JAKARTA, (Panjimas.com) — Disambangi oleh kandidat Capres-Cawapres 2019 Prabowo-Sandi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin (13/08/2018) malam, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan sejumlah saran. Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir pun menyambut baik silaturahim Prabowo-Sandi ini, bahkan Ia menilai silaturahim semacam ini sebagai tradisi kebangsaan.
Pada kesempatan itu, Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, Ia menilai itu merupakan tugas partai politik. Akan tetapi, Ia mengatakan Muhammadiyah tetap akan berperan dalam kehidupan kebangsaan.
Haedar Nashir pun menyampaikan paling tidak enam saran pokok yang berkaitan dengan agenda strategis kebijakan pemerintah dalam periode lima tahun ke depan.
Pertama, menurutnya, agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa hendaknya menjadi pondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar, dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral dan spiritual bangsa.
“Jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jatidiri bangsa Indonesia tersebut, seraya menghindari primordialisme SARA yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa,” tuturnya.
Kedua, Haedar mengatakan, menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa.
Termasuk dalam menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.
Ketiga, perlunya pemerintah kedepan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif sesuai amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan Sila ke-5 Pancasila.
“Ketiga, mengatasi kesenjangan sosial ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani, khususnya dalam menghadapi sekelompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia, agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tukasnya.
Keempat, rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah ke depan, untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju. Termasuk dalam memanfaatkan 20 % anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi.
Kelima, melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip good governance serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjunjung tinggi meritokrasi, tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan.
Dalam reformasi birokrasi tersebut, menurutnya penting menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama, sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan bangsa dan negara tersebut.
Keenam, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri, serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk Muslim terbesar sebagai kekuatan strategis di dunia Islam.[IZ]
