Jakarta (Panjimas.com) — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi meluncurkan hotline pengaduan bertajuk “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” sebagai kanal resmi masyarakat untuk melapor.
Kehadiran hotline ini disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyatakan, masyarakat perlu memiliki ruang yang mudah diakses saat menemukan pelanggaran. Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan.
“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jemaah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,” ujar Menhaj dalam peluncuran hotline pengaduan di Kantor Kemenhaj, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Gus Irfan, sapaan akrabnya, menjelaskan, setiap laporan yang masuk tidak akan langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. Seluruh informasi akan melalui tahap penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi untuk memastikan validitas data.
Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangan penanganannya. Apabila membutuhkan penanganan lanjut, Kemenhaj akan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pemeriksaan menyeluruh.
“Laporan dari masyarakat penting bagi kami. Informasi tersebut akan kita lihat, kita periksa, kemudian ditindaklanjuti sesuai persoalannya,” kata Gus Irfan.
Dalam penanganan laporan, Kemenhaj mengaku mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi. Mekanisme ini memastikan setiap aduan ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang sah.
Kehadiran kanal ini turut memperkuat fungsi pengawasan publik. Masyarakat dapat berperan aktif melaporkan praktik atau pelayanan yang tidak sesuai standar agar dapat segera dievaluasi oleh pemerintah.
Gus Irfan mengimbau masyarakat untuk menyampaikan laporan secara bertanggung jawab dengan melampirkan kronologi, lokasi, pihak terlibat, serta bukti pendukung. Kelengkapan data tersebut akan mempercepat proses verifikasi dan penindakan di lapangan.
Peluncuran hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” menegaskan komitmen Kemenhaj dalam membangun sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan menjadi pilar utama dalam perbaikan pelayanan ibadah haji dan umrah. [MSR]
