BETHLEHEM (Panjimas.com) – Ribuan Guru Palestina di Tepi Barat menggelar aksi protes dan sit-in (aksi pendudukan) pada hari Selasa (01/03/2016). Guru-guru yang melakukan aksi pemogokan itu menyerukan kepada Otoritas Palestina untuk menjamin hak-hak mereka, aksi tersebut kini telah memasuki hari ke-16 secara berturut-turut, demikian dilansir oleh Ma’an News Agency.
Aksi Demonstrasi ribuan guru tersebut datang setelah Otoritas Palestina mengancam akan mengambil prosedur administrasi dan hukum terhadap para guru jika mereka tidak berkomitmen untuk kembali bekerja pada hari Rabu (02/03/2016).
Selama pertemuan mingguan pemerintah, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengatakan bahwa Otoritas Palestina memiliki “tanggung jawab” untuk masa depan para siswa dan tindakan diperlukan untuk mendorong penyeleseian konflik dengan para guru, karena kebanyakan sekolah-sekolah di seluruh Tepi Barat telah ditutup karena aksi pemogokan ribuan guru itu.
PM Rami Hamdallah memanggil Menteri Pendidikan untuk memperpanjang periode tahun ajaran saat ini bagi sekolah-sekolah umum untuk menebus penutupan sementara sekolah-sekolah.
Inisiatif terbaru pemerintah termasuk membayar kenaikan gaji 2,5 persen bagi para guru yang akan berlaku untuk gaji pada bulan Januari dan seterusnya.
Para Guru mengatakan bahwa pasukan keamanan Otoritas Palestina mendirikan sejumlah pos pemeriksaan di Tepi Barat untuk mencegah mereka mencapai lokasi demonstrasi.
“Saya bepergian ke Hebron untuk mengambil bagian dalam aksi sit-in (aksi pendudukan) di luar kantor Gubernur di Hebron, dan pihak keamanan Otoritas Palestina melarang saya masuk,” kata seorang guru, yang tidak ingin disebut namanya mengatakan kepada Ma’an.
Sumber pihak keamanan Otoritas Palestina mengatakan kepada Ma’an bahwa pos pemeriksaan di bagian selatan kota, tidak ditujukan untuk menghalangi para guru masuk ke Hebron,” tetapi ditujukan untuk ” penyergapan para buronan.” Mereka mengatakan setidaknya 1 pengedar narkoba ditangkap di pos pemeriksaan Hebron.
Meskipun ada pembatasan, ratusan Guru mengadakan aksi protes pendudukan (sit-in) di bundaran Ibn Rusyd di Hebron, mereka membawa beberapa poster menuntut hak-hak mereka dipenuhi.
Ratusan guru dilaporkan juga melakukan aksi protes di depan Direktorat Pendidikan di Tulkarem.
Sementara itu Di Nablus, ratusan guru juga turut ambil bagian dalam aksi pendudukan (Sit-in) di bundaran al-Shuhada. Seorang perwakilan guru di Nablus, Khalifeh al-Khatib, mengatakan kepada Ma’an bahwa upaya untuk mengakhiri aksi pemogokan sejauh ini gagal untuk memenuhi tuntutan para guru.
Khalifeh al-Khatib menambahkan bahwa ketentuan dari mereka sangat jelas dan setiap inisiatif pertama dan terutama harus menjamin martabat para guru.
Seorang guru yang menghadiri aksi protes di Hebron mengatakan kepada Ma’an bahwa ia melakukan aksi mogok karena ia mengetahui dan sadar akan hak-haknya menurut hukum dasar, ini karena gaji guru hanya 3.900 shekel ($ 1.000 dolar) per bulan, itu sudah termasuk biaya transportasi, walaupun ia telah bekerja sebagai guru selama 23 tahun.
“Saya berterima kasih kepada Perdana Menteri karena bermurah hati dengan menawarkan gaji 4.747 shekel ($ 1218 dolar ) kepada seorang karyawan 20 tahun dari Departemen Pendidikan,” katanya. “Beri aku gaji tersebut maka saya akan kembali ke pekerjaan saya mulai besok.”
Sebuah perjanjian di tahun 2013 antara Serikat Guru Palestina dan pihak Otoritas Palestina telah menjamin peningkatan yang signifikan pada gaji pokok guru.
Namun, 3 tahun setelah aksi pemogokan guru yang panjang, gaji juga belum dibayar, Otoritas Palestina belum berbuat baik terkait janjinya untuk meningkatkan upah para guru.
Bulan lalu, sekitar 20.000 guru Palestina berdemonstrasi di Ramallah untuk menyerukan pelaksanaan perjanjian tahun 2013 antara Serikat Guru Palestina dengan pihak Palestinian Authority [PA].
Pimpinan Persyarikatan Guru Palestina mengajukan pengunduran diri mereka pada akhir Februari lalu setelah kesepakatan mereka dengan pihak Palestinian Authority [PA] untuk mengakhiri pemogokan nasional secara luas ditolak oleh para guru.
Seminggu kemudian, pada tanggal 23 Februari, pihak keamanan PA mendirikan pos-pos pemeriksaan di luar kota-kota besar di wilayah Tepi Barat untuk mencegah guru-guru sekolah umum menghadiri aksi demonstrasi besar di Ramallah, dengan adanya laporan para saksi bahwa supir-supir bus dan taksi telah diancam, lisensi mereka akan dicabut jika mereka mengantar guru-guru menghadiri aksi protes. [IZ]
