JAKARTA, (Panjimas.com) – Walau sudah silih berganti gubernur, penataan kesemrawutan kawasan Tanah Abang tak kunjung berhasil. Solusi yang sifatnya parsial, tidak komprehensif, tidak mengindahkan ruang partisipatif dan kolaboratif membuat kawasan Tanah Abang hanya tertib sebentar kemudian semrawut kembali. Salah satu kesalahan fatal penataan kawasan Tanah Abang adalah menganggap Pedagang Kaki Lima (PKL) satu-satunya biang kesemrawutan.
“Kalau Tanah Abang kembali semrawut artinya kebijakan gubernur terdahulu ada yang keliru, tidak komprehensif, dan hanya menjadikan penertiban PKL sebagai satu-satunya parameter keberhasilan menata Tanah Abang. Padahal kesemrawutan tanah abang itu sangat kompleks, melibatkan banyak pihak, tetapi yang distigma hanya PKL. Jika hanya menyalahkan PKL, penataan tanah abang takkan pernah selesai,” ujar Senator Jakarta Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (10/11).
Fahira mengungkapkan, sebenarnya upaya penataan Tanah Abang pada masa Gubernur Jokowi dengan memindahkan PKL ke Blok G Pasar Tanah Abang cukup dinamis dan humanis. Hanya saja janji untuk melakukan pembenahan Blok G agar ramai pengunjung tidak terealisasi sehingga Blok G tetap sepi dan fasilitasnya tidak mamadai sehingga PKL kembali berdagang di jalan. Sementara, selama Gubernur Ahok, lanjut Fahira, stigma menjadikan PKL biang kesemrawuten semakin kuat. Satunya-satunya solusi Ahok adalah menggusur PKL.
“Saya harap Anies-Sandi tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan penduhulunya. Hemat saya, solusi penataan Tanah Abang selain harusout of the box juga harus partisipatif dan kolaboratif. Semua yang punya ‘saham’ membuat Tanah Abang semrawut, harus diajak berembuk dan ditanya solusinya masing-masing. Bukan hanya PKL,” tukas Ketua Komite III DPD RI ini.
Menurut Fahira, langkah awal yang dilakukan Anies Sandi dengan memetakan dan mengindentifikasi apa dan siapa saja yang membuat Tanah Abang semrawut sangat tepat karena dari identifikasi inilah solusi komprehensif penataan Tanah Abang bisa diformulasikan. Memang, kesemrawutan Tanah Abang terjadinya karena pertemuan berbagai aktivitas di kawasan ini. Mulai dari adanya proyek pembangunan trotoar dan jalan; parkir liar; banyaknya angkutan umum termasuk ojek yang ngetem; PKL yang berjualan; kendaraan yang putar arah, hingga tumpahnya penumpang dari Stasiun Tanah Abang yang tiap hari jumlahnya lebih dari ratusan ribu.
“Maksud dari mengidentifikasi ini bukan untuk saling menyalahkan tetapi justru untuk mencari solusi dan semua pihak diminta pendapatnya agar kita bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Pendekatan yang dilakukan Anies-Sandi ini, yang tidak dilakukan gubernur sebelumnya,” jelas Fahira.
Lebih lanjut Fahira menjelaskan, persoalan sekompleks Tanah Abang harus mempunyai dua pendekatan program yaitu program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek tidak bersifat permanen dan bersifat situasional hanya untuk mengurangi kesemrawutan misalnya meminta PKL mundur, penertiban kendaraan yang ngetem atau perubahan rute seluruh trayek yang melintas di Pasar Tanah Abang.
“Program jangka panjang sifatnya permanen dan effort-nya juga besar. Ke depan sudah selayaknya kawasan Tanah Abang dijadikan titik pertemuan penumpang yang memakai transportasi publik sehingga saat ingin berganti transportasi, penumpang tidak harus turun ke jalan. Selain itu, ide membangun jembatan penghubung (skybridge) antara stasiun dan Blok G Tanah Abang yang juga bisa dipakai PKL berdagang, patut dipertimbangkan,” pungkas Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara ini (Bang Japar) ini. [RN]
