JAKARTA (Panjimas.com)–Badan Gizi Nasional (BGN) menilai penguatan sistem koordinasi digital menjadi kunci menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Karena itu, lembaga tersebut mengalokasikan anggaran Rp5,7 miliar untuk layanan video conference selama April hingga Desember 2026.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan Program MBG melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga petugas lapangan. Menurutnya, keseragaman arahan dan kecepatan koordinasi menjadi faktor penting agar program berjalan efektif.
“Program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (25/04/2026), dikutip Antara.
Ia menjelaskan, tantangan utama program berskala nasional bukan hanya distribusi makanan bergizi, tetapi juga memastikan seluruh pelaksana memahami pedoman dan standar kerja yang sama.
Karena itu, BGN membangun sistem komunikasi digital terpusat yang dikelola Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dengan kapasitas 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi virtual.
Layanan tersebut akan dimanfaatkan untuk rapat koordinasi nasional, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi publik secara serentak.
BGN menilai fasilitas digital berkapasitas besar ini penting untuk menjangkau pelaksana program di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil yang membutuhkan arahan langsung dari pusat.
“Kami ingin memastikan pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini merupakan bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” tutur Dadan.*
