JAKARTA (Panjimas.com)– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif pemerintah dengan dampak paling luas bagi masyarakat saat ini.
Dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (27/4/2026), Muhaimin menyebut program tersebut telah menjangkau sekitar 60,2 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.
Selain MBG, pemerintah juga mencatat sekitar 61,9 juta masyarakat telah tersentuh program pendidikan, termasuk melalui operasional 166 Sekolah Rakyat yang menampung belasan ribu siswa dari keluarga kurang mampu.
Menurut Muhaimin, capaian tersebut menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah yang difokuskan langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan hingga pendidikan.
Di sektor pangan, pemerintah mengklaim kebijakan ketersediaan pupuk berhasil mendorong produktivitas pertanian dan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP). Data Kementerian Pertanian menunjukkan NTP tahun 2025 mencapai 125,35, tertinggi dalam sejarah sektor agraris nasional.
Peningkatan tersebut didorong oleh stabilitas harga gabah dan jagung serta pengawasan pasar untuk menjaga harga tetap sesuai ketentuan pemerintah.
Muhaimin menilai penguatan sektor pangan dan energi akan memberikan efek berantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan industri nasional yang lebih inklusif.
Dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah juga telah memfasilitasi penempatan 111 ribu pekerja migran serta mendampingi reformasi agraria bagi 28 ribu keluarga.
Berbagai intervensi tersebut disebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa, atau sekitar 1,36 juta warga berhasil keluar dari kategori miskin ekstrem.
Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemerintah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp503,2 triliun yang diperkuat dukungan APBD senilai Rp129 triliun.
Muhaimin menegaskan pemerintah akan terus mempercepat berbagai program sosial guna mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun ini. Pemerintah juga optimistis kemiskinan ekstrem dapat dihapus pada 2026 dan angka kemiskinan nasional ditekan hingga maksimal lima persen pada 2029.*
