JAKARTA (Panjimas.com)–Gejala penurunan minat masyarakat untuk memasukkan anak ke pesantren dinilai menjadi salah satu tantangan baru yang perlu mendapat perhatian serius. Di tengah perubahan karakter generasi muda, meningkatnya tuntutan transparansi publik, serta perubahan pola pikir orang tua dalam memilih pendidikan, pesantren menghadapi dinamika yang berbeda dibandingkan dekade sebelumnya.
Cendekiawan Muslim Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) menilai, perdebatan mengenai validitas data jumlah santri yang belakangan menjadi perhatian publik tidak boleh mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, yakni adanya indikasi menurunnya minat pendaftaran santri baru di sejumlah daerah.
Data Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama yang dihimpun dan diolah Tim Riset & Data UBN Newsroom menunjukkan jumlah santri tercatat menurun dari 4,37 juta pada Tahun Ajaran 2020/2021 menjadi 1,38 juta pada laporan sementara Tahun Ajaran 2025/2026.
Meski demikian, data tersebut masih bersifat sementara. Kementerian Agama sebelumnya menjelaskan bahwa proses sinkronisasi dan pembaruan administrasi di sejumlah daerah belum sepenuhnya selesai sehingga angka tersebut belum dapat dijadikan gambaran final mengenai jumlah santri nasional.
Menurut UBN, terlepas dari persoalan validitas data, terdapat fenomena yang tidak bisa diabaikan.
“Berbagai laporan daerah menunjukkan adanya penurunan minat pendaftaran santri baru, terutama di pesantren tradisional. Itu yang perlu dicermati lebih jauh,” kata UBN dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
UBN melihat fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang sedang berlangsung.
Generasi Alfa tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Akses terhadap teknologi digital, pola komunikasi yang lebih terbuka, serta kemudahan memperoleh informasi membentuk karakter dan ekspektasi baru terhadap dunia pendidikan.
Di sisi lain, sebagian pesantren masih mempertahankan model pendidikan yang relatif hierarkis dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Jika pada masa lalu keputusan menyekolahkan anak ke pesantren banyak bertumpu pada kepercayaan terhadap figur kiai, kini orang tua cenderung menempatkan diri sebagai pengguna layanan pendidikan yang lebih kritis.
Mereka mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kualitas pendidikan, hingga transparansi tata kelola lembaga sebelum menentukan pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka.
Persoalan ekonomi juga disebut menjadi faktor yang turut memengaruhi keputusan tersebut. Kenaikan biaya hidup dalam beberapa tahun terakhir membuat sebagian keluarga harus menyesuaikan prioritas pengeluaran pendidikan.
Dalam kondisi tertentu, sekolah umum dinilai lebih terjangkau, sementara pendidikan agama diperoleh melalui madrasah diniyah, pengajian, atau lembaga pendidikan nonasrama.
Meski terdapat beragam faktor yang memengaruhi, Bachtiar menilai persoalan paling mendasar yang dihadapi pesantren saat ini berkaitan dengan kepercayaan publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum pengelola lembaga pendidikan berasrama menjadi perhatian masyarakat. Kasus-kasus tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
UBN menegaskan bahwa tidak tepat menggeneralisasi seluruh pesantren berdasarkan tindakan segelintir pelaku. Namun, ia mengakui setiap kasus yang muncul memiliki dampak terhadap persepsi publik.
“Mayoritas pesantren tetap menjalankan fungsi pendidikan dan dakwah dengan baik. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa setiap kasus yang muncul memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Menurut UBN, tantangan utama pesantren saat ini bukan sekadar persoalan adaptasi teknologi atau tekanan ekonomi, melainkan bagaimana mempertahankan otoritas moral di tengah tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi.
Karena itu, ia mendorong penguatan sistem perlindungan santri melalui mekanisme pengawasan yang lebih baik, saluran pengaduan yang independen, audit pengelolaan asrama secara berkala, serta peningkatan keterlibatan orang tua dalam proses pengawasan.
Ia juga menilai Kementerian Agama bersama organisasi-organisasi Islam perlu mendorong lahirnya standar perlindungan santri yang lebih kuat secara nasional.
Bagi UBN, sejarah panjang pesantren menunjukkan lembaga ini mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan sosial dan politik. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama keberlangsungan pesantren.
“Pesantren tidak akan kehilangan masa depannya karena perubahan zaman. Pesantren akan kehilangan masa depannya ketika kehilangan kepercayaan umat yang selama ini menjadi fondasi utama keberadaannya,” kata UBN.*
