KARACHI, (Panjimas.com) – Pengadilan Pakistan Kamis (03/05) membebaskan pemimpin oposisi utama negara itu, Imran Khan dalam kasus yang berkaitan dengan “penyiksaan” terhadap seorang perwira polisi senior saat partainya menggelar aksi pendudukan di luar gedung Parlemen di Islamabad pada tahun 2014, demikian menurut catatan pengadilan dan laporan media setempat.
Imran Khan, yang merupakan mantan pahlawan kriket Pakistan, diduga terlibat dalam serangan terhadap kepala polisi saat itu di ibukota, yang bernama Ismatullah Junejo, oleh para pengunjuk rasa yang marah saat massa bergerak menuju parlemen.
Beberapa petugas polisi, termasuk Junejo, terluka dalam insiden itu.
Khan bersama partainya yang berhaluan sayap kanan Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) muncul sebagai partai politik terbesar ke-2 di negara itu, dan merupakan pesaing utama bagi pemerintahan berikutnya, Imran Khan selalu berupaya mempertahankan ketidakbersalahannya dan menyebut kasus tersebut sebagai “viktimisasi politik”.
Hakim Pengadilan anti-teror Islamabad membebaskan pahlawan kriket ini karena “kurangnya bukti”, demikian menurut catatan pengadilan, dikutip dari AA.
Massa Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) Imran Khan, dan sekutunya telah mengepung parlemen selama hampir 4 bulan pada tahun 2014 untuk mendorong pemerintahan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif menggelar penyelidikan atas dugaan kecurangan dalam pemilu tahun 2013.
Imran Khan juga menuntut penyelidikan atas dugaan korupsi mantan PM Sharif pada 2016 lalu. Ia bersumpah tidak akan mundur kecuali PM Nawaz Sharif mengundurkan diri, atau menyerahkan dirinya untuk penyelidikan mengenai kasus ‘Panama Papers’.
Dokumen-dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama pada bulan April bocor dan tersebar luas dan menunjukkan bahwa anak perempuan Sharif dan dua putranya memiliki perusahaan-perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands. Namun, keluarga Sharif membantah telah melakukan kesalahan.
Perusahaan dengan jenis “Offshore Holding” tidaklah ilegal di Pakistan, namun Khan menyebut uang-uang itu diperoleh dengan cara korupsi. Sementara itu, Khan mengakui pada Mei lalu bahwa dirinya juga menggunakan sebuah perusahaan “Offshore Holding” sehingga secara hukum dapat menghindari pajak di Inggris pada terkait penjualan properti di London.[IZ]
