SANA’A, (Panjimas.com) — Pertempuran di Yaman kembali memanas dan mencapai titik baru yang menentukan.  Pemimpin Milisi Syiah Houthi Abdulmalik al-Houthi Rabu (07/11) lalu mendesak para pendukungnya untuk melakukan aksi mobilisasi umum.

Tindakan Houthi ini bertujuan melawan serangan besar yang diluncurkan koalisi pimpinan Saudi di kota pelabuhan Laut Merah Yaman, Hudaidah.

“Saya mengarahkan panggilan ke semua orang untuk menuju front mempertahankan kota pelabuhan,” pungkas Abdulmalik al-Houthi dalam pidato ya yang disiarkan oleh saluran TV satelit Al Masirah milik Houthi.

Menurutnya, ini bukan pertempuran kecil. Bahkan bagi Abdulmalik al-Houthi ini merupakan perang besar yang membentang 2.000 kilometer di sepanjang Pantai Laut Merah.

Ia mengabaikan ajakan AS bulan lalu untuk segera memulai negosiasi damai Yaman yang didukung PBB selama satu bulan. Ia justru menyiapkan eskalasi militer besar-besaran dalam waktu sebulan.

“Dan bahwa AS menyerukan pembukaan kembali perundingan perdamaian (Yaman) adalah lampu hijau kosong untuk aksi militer,” tandasnya.

Dalam pidatonya melalui Al Masirah TV, Abdulmalik al-Houthi menyampaikan peringatan tertulis bahwa pasukan rudal Houti telah menembakkan rudal balistik jarak pendek ke arah lokasi pertemuan koalisi pimpinan Saudi di pantai Barat Hudaidah.

Hingga saat ini belum ada komentar dari pihak pemerintah tentang serangan pemberontak. Sebelumnya, pasukan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional didukung oleh serangan udara koalisi yang dipimpin Saudi merebut kembali lebih banyak jalan menuju kota pelabuhan yang dikuasai Houthi dan semakin mengepung pemberontak Houthi.

Eskalasi dimulai pekan lalu, hanya sehari setelah Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths menyambut panggilan oleh AS dan Inggris pada 30 Oktober untuk segera dimulainya kembali proses politik Yaman.

“Kami tetap berkomitmen untuk membawa partai-partai Yaman ke meja perundingan dalam waktu satu bulan,” pungkas Griffiths dalam pernyataannya.

Ia menekankan bahwa “tidak akan ada solusi militer untuk konflik Yaman.”

Koalisi pimpinan-Saudi telah mengumpulkan ribuan personel pasukan di tepi Selatan Hudaidah menyusul gagalnya pembicaraan Jenewa pada 8 September lalu. Dua pembicaraan damai sebelumnya di Swiss dan Kuwait pada 2016 yang diperantarai oleh PBB juga kandas.

Hudaidah merupakan wilayah strategis. Wilayah ini merupakan kota pelabuhan, titik masuk utama sekitar 70 persen impor dan bantuan ke kota-kota penduduk di Utara negara itu yang kini berada di bawah kendali milisi Houthi.

Konflik Yaman telah menimbulkan krisis kemanusiaan di negara yang berpenduduk 28 juta jiwa itu, 8,4 juta orang diantaranya diyakini berada di ambang kelaparan dan 22 juta sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Yaman yang kini menjadi negara miskin, tetap berada dalam keadaan kacau sejak tahun 2014, ketika milisi Syiah Houthi dan sekutunya menguasai ibukota Sanaa dan bagian-bagian lain negara ini.

Sejak Maret 2015, koalisi internasional yang dipimpin Saudi telah memerangi pemberontak Syiah Houthi yang disokong rezim Iran dan pasukan-pasukan yang setia kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, Arab Saudi dan sekutu-sekutu negara Muslim Sunni meluncurkan kampanye militer besar-besaran yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan yang diakui secara internasional dibawah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Arab Saudi dan para sekutunya melihat milisi Houthi sebagai proxy kekuatan Iran di dunia Arab. Koalisi militer Arab yang dipimpin oleh Saudi di Yaman terdiri dari Koalisi 10 negara yakni Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Yordania, Mesir, Maroko, Sudan, dan Pakistan.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia telah menuding Kerajaan Saudi terlibat kejahatan perang sebagai akibat dari kampanye pengebomannya yang dapat dianggap sembarangan dan menyebabkan kerusakan berlebihan pada negara tersebut termasuk jumlah korban tewas yang cukup tinggi.

Menurut pejabat PBB, lebih dari 10.000 warga Yaman telah tewas akibat konflik berkepanjangan ini, sementara itu lebih dari 11 persen dari jumlah penduduk negara itu terpaksa mengungsi, sebagai akibat langsung dari pertempuran yang tak kunjung usai. Untuk diketahui, lebih dari setengah total korban adalah warga sipil. sementara 3 juta lainnya diperkirakan terpaksa mengungsi, di tengah penyebaran malnutrisi dan penyakit.[IZ]