WASHINGTON, (Panjimas.com) — Ketakutan, intimidasi, represi dan genosida. Ini adalah rangkaian kata yang digunakan komunitas Rohingya untuk menggambarkan apa yang terjadi pada mereka di tangan pasukan militer Myanmar.
“Beberapa orang mungkin berpikir bahwa dengan meninggalkan rezim genosida yang represif, maka Rohingya akan bebas,” pungkas Yasmin Ullah, seorang Aktivis Muslim Rohingya.
“Ketakutan dan intimidasi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di Arakan, atau yang disebut Rakhine belakangan ini. Ketakutan dan intimidasi mengikuti kami ke manapun,” tuturnya.
Pada Jumat (08/02), Koalisi Rohingya Merdeka (FRC) mengumpulkan para cendekiawan dan aktivis dalam konferensi selama dua hari di New York, yang bertujuan untuk mengungkap kondisi kaum minoritas itu dan menyerukan kepada dunia agar mendengarkan dan menekan Myanmar untuk berhenti menyerang Rohingya.
Razia Sultana, Koordinator FRC untuk Urusan Perempuan dan Anak, mengatakan pihaknya “sangat kecewa” pada komunitas internasional yang belum mengambil tindakan tegas atau bertujuan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida.
Dalam Tim misi pencarian fakta Oktober lalu, PBB mencatat bahwa genosida terhadap Rohingya masih berlangsung, namun belum ada tindakan dari Dewan Keamanan PBB.
Namun elemen Rohingya lainnya seperti Thun Khin, Presiden Organisasi Rohingya Burma, melihat deklarasi genosida PBB sebagai kesempatan untuk menyerukan dukungan internasional atas apa yang mereka gambarkan sebagai orang paling teraniaya di dunia.
“Akhirnya dunia mengetahui apa yang telah kami katakan selama bertahun-tahun. Komunitas kami, seperti yang kami katakan, satu-satunya kata untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi adalah genosida,” pungkas Khin.
Sejarah panjang di Myanmar
Thun Khin, cucu Sekretaris Parlemen Burma, menguraikan sejarah komunitas Rohingya di Myanmar.
“Kami sudah tinggal di sini selama berabad-abad,” tuturnya.
Khin mencatat bahwa kampanye melawan Rohingya bukanlah persoalan baru dan telah berlangsung selama beberapa dekade, dan tujuan akhir pemerintah Myanmar adalah genosida.
Ketika militer memulai operasi melawan Rohingya, mereka berpikir bisa berharap ke pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, yang saat itu sedang dalam tahanan rumah, untuk mendapatkan dukungan. Khin menyebutkan bahwa dia bahkan berkampanye soal pembebasannya ke seluruh dunia Barat.
Suu Kyi menjanjikan hak-hak dasar Rohingya setelah demokrasi berdiri. Tapi begitu dia berkuasa, dia juga terlibat dalam kejahatan negara.
“Jika dia mau, dia bisa membuka akses negara Rahkine. Atau dia bisa membebaskan para penulis, wartawan yang meliput kekejaman militer terhadap Rohingya. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa,” tandas Khin.
Pengalaman Khin dengan pemerintah sipil membuatnya lebih waspada terhadap hubungan dengan pemerintah Myanmar dan memperkuat pemahamannya bahwa komunitas Rohingya perlu diberi wewenang untuk membuat keputusan sendiri.
“Jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa Rohingya tidak dapat dibiarkan bergantung pada belas kasihan pasukan Myanmar. Rohingya juga harus memiliki kursi untuk menentukan masa depan kita sendiri,” imbuh Khin.
Lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan perempuan dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar kemudian menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017, menurut Amnesty International.
Sejak itu, hampir 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut laporan oleh Ontario International Development Agency (OIDA).
OIDA juga melaporkan bahwa lebih dari 34.000 Rohingya dilemparkan ke dalam api, 18.000 perempuan dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar, serta lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar.
PBB juga mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal dan penculikan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar.[IZ]
