JAKARTA (Panjimas.com)–Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, membantah keras narasi yang menyebut balita asal Cianjur meninggal dunia akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tidak benar meninggalnya bayi usia dua tahun di Cianjur karena program MBG,” ujar Nanik di Jakarta, Ahad (26/04/2026), dikutip dari ANTARA.
Nanik menjelaskan bahwa paket MBG yang berisi mi kecap, telur dadar, susu, dan buah telah disalurkan oleh SPPG Sukasirna 02 Leles serta dikonsumsi langsung oleh penerima manfaat pada 14 April 2026.
Orang tua korban diketahui memberikan tambahan makanan berupa apel dan susu formula yang dibeli secara mandiri di luar program pemerintah pada malam dan pagi hari setelahnya.
Gejala klinis berupa muntah-muntah dilaporkan baru muncul dua hari pascakonsumsi program pemerintah, tepatnya pada 16 April 2026 pagi.
Fakta di lapangan menunjukkan tidak ada satu pun dari total 2.174 penerima manfaat MBG lainnya yang mengalami gangguan pencernaan pada periode distribusi yang sama.
“Hal ini menjadi indikator bahwa makanan yang disalurkan dalam kondisi aman dan layak konsumsi,” kata dia.
Pihak otoritas menekankan bahwa korban terakhir kali menyantap paket MBG pada Selasa (14/4) dan sempat menolak makan pada keesokan harinya.
Kondisi kesehatan balita tersebut memburuk pada Kamis (16/4) sekitar pukul 06.00 WIB dengan gejala muntah dan diare akut.
BGN secara resmi menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada pihak keluarga atas kepergian balita berinisial MAB tersebut.
“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ananda M Abdul Bais. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” katanya.
Ayah almarhum, Sahjanudin (41), secara terbuka menegaskan bahwa penyebab kematian putranya murni disebabkan oleh faktor penyakit medis.
“Saya orang tua dari Abdul Bais menyatakan kematian anak saya ini murni karena sakit. Enggak ada hubungannya dengan dapur MBG SPPG Sukasirna 02 Leles,” kata dia.
BGN menyatakan tetap akan memperketat pemantauan dan evaluasi operasional demi menjamin keamanan konsumsi bagi seluruh penerima manfaat secara nasional.
Isu keracunan ini sempat mencuat ke publik sebelum adanya verifikasi medis yang menyeluruh dari instansi kesehatan terkait di daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Made Setiawan, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang mendukung dugaan keracunan dari makanan program tersebut.
“Kami masih menunggu hasil uji laboratorium yang akan keluar pekan depan,” ucap dia pada Sabtu (25/4).*
