BOGOR (panjimas.com) – Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), IPB University memilih turun langsung membangun fondasi yang selama ini dinilai masih rapuh: ekosistem pangan, standar gizi, hingga rantai pasok berbasis masyarakat.
Di tengah derasnya perbincangan soal keterlibatan perguruan tinggi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), IPB University menegaskan posisinya sebagai Center of Excellence (CoE) yaitu Pusat Unggulan Nasional untuk penguatan program MBG.
CoE ini merupakan kolaborasi multipihak antara IPB University, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF. Fokusnya bukan sekadar menghadirkan dapur MBG, tetapi membangun sistem pangan dan gizi berkelanjutan yang terukur dan berdampak jangka panjang.
Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Dr Alfian Helmi mengatakan, melalui CoE ini, IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani, dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.
“IPB University juga akan mengembangkan model dapur berbasis karakteristik lokal, memperkaya menu gizi MBG, serta berinovasi bersama berbagai stakeholder terkait,” jelasnya. Disebutnya, keberadaan CoE untuk memastikan program MBG berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata.
Lebih lanjut, Dr Alfian Helmi mengatakan, “Ada pertanyaan mendasar: mengapa IPB merasa terpanggil sehingga perlu terlibat dalam pengembangan MBG ke depan? Jawabannya ada pada kondisi MBG secara nasional yang masih memerlukan peningkatan tata kelola dan belum semua ekosistem hulu-hilirnya terbangun.”
Menurutnya, ada sejumlah persoalan MBG di lingkup nasional yang membutuhkan kepedulian institusi pendidikan tinggi sebagai gerbong keilmuan dan kepakaran. “Dari ribuan SPPG yang terdaftar di Badan Gizi Nasional, belum semua memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Belum lagi persoalan konsistensi mutu gizi, ketergantungan pada rantai pasok yang rapuh, minimnya pengawasan berbasis data, dan lemahnya pemberdayaan komunitas lokal sebagai pemasok, “ urainya.
“Program besar ini sedang berlari, tapi fondasinya masih perlu diperkuat. Di sinilah IPB merasa terpanggil untuk memberikan kepedulian terhadap persoalan bangsa, “ tandasnya.
Dikatakannya bahwa pilihan IPB University untuk bersikap peduli ini, merupakan kesadaran bahwa persoalan gizi, pangan, dan kualitas sumber daya manusia memang sudah lama menjadi ladang kerja IPB University. “Kalau kampus dengan kapasitas riset pangan dan agribisnis seperti IPB University hanya jadi penonton, rasanya ada yang tidak beres, “ tegasnya.
Dan lebih dari itu, lanjutnya, keterlibatan langsung akan membuka peluang untuk berbuat lebih di ranah yang selama ini sulit dijangkau.
“Dengan mengambil peran sebagai CoE MBG maka inovasi-inovasi yang lahir dari laboratorium dan kebun percobaan IPB University akhirnya bisa diuji dan diterapkan dalam skala nyata. Varietas pangan lokal unggulan, formula menu berbasis kebutuhan gizi spesifik, teknologi pengolahan pangan sederhana yang efisien, sistem pemantauan mutu berbasis data, semuanya kini punya ruang untuk bergerak dari riset menuju dampak, “ jelasnya.
SPPG Tidak Dikelola oleh IPB Secara Langsung
IPB juga meluruskan persepsi publik terkait pengelolaan SPPG. Dr Alfian Helmi menegaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan SPPG tidak dilakukan oleh institusi kampus, melainkan oleh PT BLST sebagai holding company milik IPB melalui yayasan berbadan hukum yang dikelola secara profesional.
“Yang membangun dan mengelola SPPG bukan IPB secara langsung, melainkan PT BLST, holding company milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus. Yayasan tersebut berbadan hukum dan dikelola secara profesional, terpisah dari anggaran pendidikan dan operasional akademik IPB. Jadi struktur tata kelola dan mandat akademik kampus tetap terjaga,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur PT BLST, Luhur Budijarso, menyebut model SPPG yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi percontohan nasional.
“Harapan kami sederhana namun serius, yakni menghadirkan model SPPG yang bisa direplikasi secara nasional. Bukan hanya soal dapur, tetapi bagaimana membangun kontribusi nyata di lapangan sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah,” katanya.
“Harapan kami sederhana namun serius yaitu SPPG yang dikelola PT BLST ini dapat menjadi model yang bisa direplikasi secara nasional. Bukan hanya soal dapurnya, tapi kesempatan berkontribusi di lapangan dan mendukung keberhasilan program pemerintah. Model ini juga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang sehat bagi PT BLST, yang sebagian akan dialokasikan kembali untuk mendukung riset, beasiswa, dan pengabdian masyarakat IPB. Dan kalau inovasi kampus bisa ikut mengalir di dalamnya, dari laboratorium ke meja makan anak-anak Indonesia, maka itulah makna sesungguhnya dari kampus yang berdampak.”
Saat ini PT BLST menyiapkan dua dapur MBG di Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Sukajaya. Salah satu dapur disebut sudah siap beroperasi. “Target awal layanan mencakup ribuan penerima manfaat di wilayah sekitar. Lokasinya berada di wilayah yang memang tinggi kebutuhannya, dan yang paling penting, ekosistem agribisnis pendukungnya sudah ada dan bisa dikembangkan, “ ungkapnya.
Yang membedakan pendekatan IPB dengan sebagian SPPG lainnya adalah pembangunan ekosistem agribisnis pendukung secara menyeluruh. “Kami tidak hanya membangun dapur, kami membangun rantai pasoknya. Petani, peternak, pengolah tahu-tempe di sekitar kampus dan lokasi SPPG dibina agar menjadi pemasok yang terstandar dan berkelanjutan,” ujar Luhur.
Proses pembinaan ini melibatkan dosen dan mahasiswa IPB dalam bentuk program pengabdian masyarakat terstruktur, sehingga Tri Dharma berjalan simultan. “Di sinilah Tri Dharma bekerja secara nyata: penelitian menentukan standar gizinya, pendidikan melatih pelakunya, pengabdian masyarakat menjadi perekatnya. Ini yang kami sebut ekosistem terintegrasi, bukan sekadar dapur yang berdiri sendiri, “ ungkapnya.
Dari sisi keamanan pangan, IPB memastikan seluruh proses produksi hingga penyajian makanan akan mengacu pada prinsip ASUH –Aman, Sehat, Utuh, dan Halal– di bawah koordinasi Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB (LRI-PGKH).
Audit internal juga akan dilakukan secara berkala dan hasilnya dibuka untuk verifikasi publik sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas program. “Audit internal dilakukan secara berkala, dan hasilnya dibuka untuk verifikasi publik,” pungkasnya. [mumtaz]
