JAKARTA, (Panjimas.com) — Pemerintah Indonesia menyatakan akan fokus pada keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam tahun ini.
“Tahun 2019 akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia. Perhatian politik luar negeri Indonesia akan tercurah pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB,” pungkas Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Rabu (09/01).
Retno mengatakan ada sejumlah isu yang menjadi prioritas Indonesia yakni pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta isu Palestina.
Indonesia telah memperkuat Tim DK PBB di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York sejak Oktober 2018.
Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan pada Mei 2019 dan pertengahan 2020.
Pada tahun 2019 ini, Indonesia juga telah menyampaikan pencalonan sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2020-2022.
“Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Retno menyerukan ‘collective leadership’ menghadapi instabilitas politik dan ekonomi pada 2019 yang dia sebut masih mengkhawatirkan.
“Risiko ekonomi semakin tinggi jika perang dagang terus berlanjut,” lanjut Retno, dikutip dari Anadolu.
Retno menilai kebijakan ‘me first’ yang mulai marak diterapkan hanya akan membuat dunia makin terbelah.
Indonesia, sambungnya, akan terus mengawal collective leadership di ranah global.
“Bagi Indonesia pilihannya jelas dan tegas. Kerja sama selalu lebih baik, win-win jauh lebih bermanfaat dari pada zero sum,” tegas Retno.[IZ]
